Sejarah

 

SEJARAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

 

 

  1. Pendahuluan

 

Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada bidang pelayanan perizinan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka penyediaan pelayanan publik merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara negara, akan tetapi kewajiban penyediaan pelayanan tersebut saat ini masih belum dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat

Berbagai permasalahan yang timbul antara lain:

1)       Aparat birokrasi belum melaksanakan fungsi dengan optimal yang sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan publik dan sebagai dinamisator pembangunan.

2)       Masih tersebarnya pelayanan izin di beberapa SKPD, sehingga menyebabkan :

Ö        Terjadinya Inefisiensi : waktu, biaya, tenaga, sarana dan prasarana;

Ö        Munculnya jasa informal (percaloan), tambahan biaya tinggi, dan lain-lain;

Ö        Citra pelayanan pemerintah tidak memuaskan masyarakat

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Malang yaitu menata kembali kelembagaan maupun sumber daya manusia, sehingga diharapkan pelayanan publik akan lebih optimal, yang diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan penekanan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat antara lain :

1). Pada Tahun 2004 dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) ;

2). Pada Tahun 2007 dibentuk Dinas Perizinan ;

3). Pada Tahun 2008 dibentuk Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP).

4). Pada Tahun 2012 dibentuk Badan Pelayanan Terpadu Perizinan (BP2T)

Untuk penguatan organisasi Kabupaten Malang membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Peraturan Bupati Malang no 44 Tahun 2012 tentang Struktur Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Malang.Penataan kelembagaan saja belum cukup untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai harapan masyarakat tanpa adanya sistem pelayanan yang memadai. Untuk itu pada Tahun 2008 Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP) menyusun Standar Pelayanan Minimal pelayanan perizinan, Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan, Sistem Informasi pelayanan perizinan berbasis Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

 

  1. Kondisi yang diharapkan

 

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha makro, kecil dan menengah, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Penyederhanaan pelayanan perizinan ini meliputi penyingkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pelayanan perizinan.

Terdapat 96 (sembilan puluh enam) Izin yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Malang, yang diatur berdasarkan 18 (delapan belas) Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang dilaksanakan 15 (lima belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pada Tahun 2009 dilaksanakan pelayanan terpadu perizinan (”One Stop Service”) mulai dari penyerahan permohonan izin pemprosesan izin, penandatangan izin sampai dengan penyerahan izin terhadap 5 (lima) izin yang sangat berkaitan dengan peningkatan investasi yaitu :

1). Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

2). Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT);

3). Izin Reklame;

4). Izin Usaha Jasa Konstruksi ;

5). Izin Gangguan (HO).

Dengan harapan sekurang-kurangnya ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh para investor melalui program ini. Investor jelas lebih mudah dan efektif dalam mengurus izin untuk usahanya karena lebih transparan dan memiliki standar baku. Untuk itu dilakukan pengembangan Software Sistem Informasi Management  dengan 5 (lima) Modul perizinan tersebut diatas, pengembangan jaringan LAN, Updating Website perizinan, penyediaan sarana & prasarana serta Billing system Kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim.

Pada Tahun 2010 direncanakan ada penambahan 15 (lima belas) modul perizinan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan investor.

Dengan adanya   Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan.Maka Izin yang ditangani oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bertambah 32 Izin dengan total izin sebanyak 37.