Rencana Strategis

.RENCANA STRATEJIK

 
 
A.   VISI         

“PRIMA DALAM PELAYANAN PERIZINAN”
Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang ini sejalan dan mendukung Visi Kabupaten Malang “MADEP MANTEByaitu terwujudnya masyarakat Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing sebagaimana tercantum dalam salah satu penjabarannya yaitu ”Terwujudnya pelayanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat”.
Kondisi yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang dengan Visi ini adalah mewujudkan kesiapan aparat, sarana prasarana pelayanan dan perangkat-perangkat mekanisme, sistem dan prosedur serta aturan hukum berkaitan dengan pelayanan perizinan secara optimal, sehingga diharapkan menghasilkan suatu pelayanan yang prima.

 B.   MISI
 
                      Sebagai langkah-langkah untuk mencapai Visi tersebut diatas, Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malang adalah :
1.        Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan ;
2.        Mewujudkan profesionalisme pelayanan perizinan ;
3.        Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
 
Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Malangini sejalan dan mendukung Misi Kabupaten MalangMewujudkan peningkatan pelayanan publik.
Misi yang pertamaMeningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan”, misi ini selain untuk mewujudkan Visi BP2T juga mendukung strategi RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 yang menyebutkan bahwa “Pelayanan publik yang bagus akan mampu merangsang investasi, antara lain berbagai perizinan investasi harus dibakukan dalam aturan main yang jelas dan akuntabel (berapa lama layanan serta biaya)”. Dengan demikian akan memberikan kepastian berusaha dan efisiensi usaha. 
Misi yang keduaMewujudkan profesionalisme pelayanan perizinan”, misi ini selain untuk mewujudkan Visi BP2T juga mendukung arah kebijakan umum ketiga RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2006-2010 yang menyebutkan bahwa :”Untuk mengimplementasikan pelayanan prima harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat”.
Misi yang ketiga Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku”. Misi ini selain  untuk mewujudkan Visi BP2T, juga untuk melaksnakan Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan penekanan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat melalui kapasitas pengelolaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten serta kualitas pelayanan dan informasi guna memudahkan  akses informasi.
 
C.   TUJUAN ORGANISASI BADAN
           Tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan di titik beratkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut :
           a.        Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
           b.        Meningkatkan koordinasi antar unit/lembaga yang terkait ;
           c.         Menciptakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat ;
           d.        Mewujudkan transparansi pelayanan perizinan.
 
D.   SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
          Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi, sehingga akan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu serta diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai.
Sesuai tujuan tersebut diatas, maka sasarannya adalah sebagai berikut :
          a.        Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat ;
          b.        Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan, dengan Indikator Prosentase waktu pelayanan semakin singkat ;
          c.         Meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat tentang pelayanan perizinan, dengan Indikator Prosentase penurunan angka         
                      pelanggaran tanpa izin ;
          d.        Tercukupinya sarana media informasi, dengan Indikator Prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat.
 
 
 
 
E.   STRATEGI
 
         Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, salah satu lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Kebijakan dan Program, pendekatan ini disajikan sebagai strategi guna mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi.
1.    KEBIJAKAN
Berdasarkan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana telah ditetapkan dalam strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2010 yaitu : “Peningkatan Pelayanan Publik”, dengan penjelasan bahwa Pemerintah sebagai public service harus mewujudkan tugas pelayanan tersebut dalam kinerja pemerintah daerah. Masyarakat yang dilayani harus merasakan pelayanan yang optimal dalam wujud pelayanan prima dengan prinsip mengutamakan pelanggan, system yang  efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan. Pelayanan prima juga harus mencerminkan karakteristik pelayanan umum yang sederhana, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.
Untuk mengimplementasikan pelayanan prima tersebut, harus ada kesungguhan (komitmen), penguasaan dan konsistensi yang sangat tinggi, oleh karena itu pemberdayaan aparatur sangat penting guna meningkatkan kompetensi pelayanan sektoral agar tidak mengecewakan masyarakat.
Dengan spirit otonomi daerah diharapkan pelayanan publik akan lebih optimal. Upaya ini diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dengan penekanan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
Untuk melaksanakan apa yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2006 – 2010, maka kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai berikut:
a.        Penyederhanaan proses pelayanan perizinan ;
b.        Transparansi Pelayanan Perizinan ;
c.        Peningkatan Pelayanan Publik.
 
 
2.    PROGRAM
Program Kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil yang dirumuskan dalam program kerja sebagai berikut :
 
a.        Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui penyediaan administrasi perkantoran yang optimal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
a.        Penyediaan jasa surat menyurat.
b.        Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c.        Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
d.        Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
e.        Penyediaan jasa administrasi keuangan.
f.         Penyediaan jasa kebersihan kantor.
g.        Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
h.        Penyediaan alat tulis kantor.
i.         Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
j.         Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
k.        Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
l.         Penyediaan peralatan rumah tangga.
m.      Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
n.       Penyediaan makanan dan minuman.
o.       Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 
b.       Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui peningkatan sarana dan prasarana dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
1.      Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
2.      Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3.      Pengadaan peralatan gedung kantor.
4.      Pengadaan mebeleur.
5.      Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
6.      Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
7.      Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
8.      Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
9.      Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.
 
c.        Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan khusus di bidang pemakaman dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin / sertifikat pengelolaan pemakaman, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan izin pemakaman, melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
- Pemberian perijinan pemakaman.
 
d.        Program Pemanfaatan Ruang.
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyusunan kebijakan dan mekanisme perizinan khusus di bidang pemanfaatan ruang dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin pemanfaatan ruang karena kemudahan-kemudahan pengurusan izin yang diatur, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan izin pemakaman, melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang.
 
e.        Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui fasilitasi perizinan khusus di bidang perhubungan dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin di bidang perhubungan karena permasalahan / keluhan masyarakat pengurusan izin difasilitasi, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengurusan perizinan di bidang perhubungan, melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
- Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan.
 
f.          Program pemeliharaan Sarana & Prasarana Kearsipan
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui pemeliharaan sarana & prasarana arsip-arsip perizinan, sehingga memudahkan dalam pencarian file-file arsip perizinan apabila dibutuhkan pemohon dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus izin dapat difasilitasi, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengurusan perizinan, melalui kebijakan Penyederhanaan proses pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
-    Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip.
 
g.        Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dengan berpakaian rapi dan menarik, melalui peningkatan disiplin aparatur terhadap berpakaian dan atribut papan nama dan kelengkapannya, sehingga mudah dikenal dengan sasaran meningkatnya jumlah masyarakatyang mengurus izin, dengan Indikator Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pengurusan perizinan, dengan kegiatan :
a.      Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
b.      Pengadaan pakaian kerja lapangan.
c.      Pengadaan pakaian KORPRI.
 
h.       Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini dilaksanakan untuk tujuan meningkatkan koordinasi antar lembaga/unit terkait, melalui peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dengan sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelayanan perizinan, dengan Indikator prosentase waktu pelayanan semakin singkat, melalui kebijakan transparansi pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
1.      Pendidikan dan pelatihan formal.
2.      Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3.      Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 
i.          Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
Program ini dilaksanakan untuk tujuan menciptakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, melalui intensifitas pengaduan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pengetahuan aparat dan masyarakat tentang pelayanan perizinan dengan Indikator prosentase penurunan angka pelanggaran tanpa izin, melalui kebijakan transparansi pelayanan perizinan, dengan kegiatan :
-    Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
 
j.          Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja
Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :
1.      Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2.      Penyusunan laporan keuangan semesteran.
3.      Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
4.      Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
 
k.        Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :
- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
l.          Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi.
Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui peningkatan kualitas pelayanan informasi, dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :
- Penyediaan sarana layanan informasi arsip.
 
m.     Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program ini dilaksanakan untuk tujuan mewujudkan transparansi pelayanan perizinan, melalui pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dengan sasaran tercukupinya sarana media informasi dengan Indikator prosentase informasi yang sampai kepada masyarakat meningkat, melalui kebijakan peningkatan pelayanan publik, dengan kegiatan :
1.      Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
2.      Pengadaan alat studio dan komunikasi.
3.      Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

 


Last Update:21-02-2013 10:32